Property Rights 2

Tipe Property Rights

REZIM KEPEMILIKAN

Bromley (1991) membagi rezime kepemilikan menjadi empat :

  1. Rezime kepemilikan individu/pribadi (private property regime), yakni kepemilikan pribadi atas sesuatu dimana hak atas sesuatu tersebut melekat pada pemiliknya, sehingga aturan berkenaan dengan sesuatu tersebut ditetapkan sendiri dan hanya berlaku untuk pemiliknya.
  2. Rezim kepemilikan bersama (common property regime), yakni kepemilikan oleh sekelompok orang tertentu dimana hak, kewajiban dan aturan ditetapkan dan berlaku untuk anggota kelompok tersebut
  3. Rezim kepemilkan oleh negara, hak kepemilikan dan aturan-aturannya ditetapkan oleh negara, individu tidak boleh memilikinya
  4. Rezim akses terbuka, tidak ada aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban

HAK KEPEMILIKAN DAN SISTEM EKONOMI

Sistem ekonomi dunia di dominasi oleh tiga:

  1. Sistem Ekonomi Kapitalis
  • Seluruh kepemilikan diserahkan kepada swasta. Sistem ekonomi ini percaya, penyerahan kepemilikan kepada swasta yang diatur oleh mekanisme pasar akan menghasilkan pencapaian ekonomi yang efisien.
  • Hal ini karena setiap pemilik memiliki kepastian atas kepemilikannya sehingga menjadi insentif untuk melakukan aktivitas transaksi.
  • Namun, pencapaian efisiensi pemerataan akan terhambat karena kepemilikan atas asset tidak merata, adanya eksternalitas, informasi yang tidak merata, dll sehingga aset hanya akan menumpuk pada segelintir orang.
  • Setiap individu memiliki insentif untuk mengambil manfaat atas sumberdaya langka yang ada pada domain publik sehingga akan menyebabkan sumberdaya tersebut over used.
  1. Sistem Sosialis

Hak kepemilikan diserahkan kepada negara dimana negara berhak memiliki dan mengelola seluruh sumberdaya yang ada.

Penganut sistem ini yakin bahwa dengan menyerahkan hak kepemilikan pada negara efisiensi distribusi akan mudah dicapai.

Namun faktanya, efisiensi itu sulit dicapai karena :

    • ekonomi dikendalikan oleh birokrat yang umumnya tidak reponsif terhadap kebutuhan masyarakat,
    • penempatan kaum usahawan pada perusahaan publik kurang termotivasi (kurang insentif) untuk mencari keuntungan;
    • kontrol negara atas faktor produksi menyebabkan kekuasaan politik berada ditangan orang yang ditunjuk negara;
    • ketiadaan pasar menempatkan perencanaan ekonomi secara terpusat dimana supply, demand, preferensi konsumen ditentukan oleh negara.
  1. Sistem Ekonomi  Campuran
  • Kepemilikan pribadi dijamin keberadaannya tetapi negara juga berhak memiliki dan mengelola sumberdaya strategis yang menyangkut kepentingan umum, seperti sumberdya air, lahan, laut, hutan dll.
  • Sistem ini muncul karena baik kapitalis maupun sosialis memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing.
  • Sistem campuran ini dikenal dengan welfare economic system/social market economy dimana peran kelembagaan sangat dominan dalam mendistribusikan kesejahteraan pada masyarakat.
  • Dalam welfare state, hak kepemilikan diserahkan kepada swasta sepanjang hal tersebut memberikan insentif ekonomi bagi pelakunya dan tidak merugikan secara sosial, namun kepemilikan dapat pula diserahkan kepada negara manakala pasar tidak responsif atau mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.
  • Penyerahan kepemilikan pada swasta pada saat pasar tidak reponsif atas sumberdaya tersebut hanya akan menimbulkan kesejangangan kesejahteraan. Disinilah peran negara diperlukan untuk mengintroduksi kelembagaan sebagai pengganti pasar yang mengalami kegagalan.

PROPERTY RIGHTS DAN EKONOMI KELEMBAGAAN

Eksternalitas Keberadaanya diakui oleh ekonomi klasik/neoklasik, pasar tidak dapat menyelesaikannya sehingga diperlukan intervensi pemerintah.

Ronald Coase menolak kehadiran intervensi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan eksternalitas. Menurutnya, eksternalitas dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar asalkan hak kepemilikan telah diatur dengan baik. Artinya, semua komoditas dan jasa telah memiliki status kepemilikan yang jelas.

Contoh: jika industri akan membuang limbah ke sungai maka ia harus membayar/memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dilakukan jika hak masyarakat atas jasa lingkungan sungai telah mendapatkan pengakuan. Peran pemerintah mempertegas/menjamin hak-hak masyarakat atas jasa lingkungan tersebut

Perbandingan Kelembagaan Kapitalis antara AS, Jerman dan Jepang

DINAMIKA PROPERTY RIGHTS

  • Dinamis: mengalami perubahan seriring dengan perubahan sistem politik, sosial, budaya dan teknologi.
  • Ketika jumlah manusia masih sedikit sementara sumberdaya masih melimpah tidak perlu adanya kepemilikan, tidak perlu adanya aturan main yang mengatur kepemilikan.
  • Kepemilikan bersama yang secara tradisional hidup dan efektif menjaga keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam mengalami tekanan hebat seiring dengan meningkatkan jumlah populasi manusia sehingga kepemilikan individu menjadi alternatif yang dipilih.

PERUBAHAN PROPERTY RIGHTS


PROPERTY RIGHTS DAN EFISIENSI EKONOMI

Efisiensi: upaya untuk memperoleh output yang lebih banyak dengan input yang sama

Dapat ditempuh melalui tiga cara:

  1. Meningkatkan spesialisasi tenaga kerja
  2. Meningkatkan kapasitas dan inovasi teknologi
  3. Meningkatkan kepastian status kepemilikan, melalui:
  • Pemberian status/perlindungan hak kepemilikan atas temuan teknologi atau produksi barang baru, berimplikasi terhadap peningkatan produktifitas dan efisiensi ekonomi.
  • Ketidakjelasan kepemilikan terhadap SDA menyebabkan terjadinya kecenderungan eksploitasi besar-besaran yang dalam jangka panjang akan menurunkan efisiensi ekonomi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s