Perencanaan Pajak


Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara dalam mendanai setiap pelaksanaan dan pengeluaran pembangunan. PAJAK adalah iuran rakyat  kepada negara berdasarkan Undang-Undang  Tanpa mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung (kontraprestasi), yang hasilnya digunakan untuk membiayai  pembangunan dan Penyelenggaraan Negara. Empat tujuan dasar ekonomi yang diharapkan Pemerintah:

  1. Rendahnya inflasi
  2. Peningkatan angka orang yang bekerja
  3. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga
  4. Kegiatan perdagangan berimbang

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, pemerintah membuat kebijakan moneter dan kebijakan fiscal. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang menyangkut merubah tingkat suku bunga dan jumlah peredaran uang. Kebijakan fiscal berhubungan dengan anggaran pemerintah dan pajak. Ada 2 tujuan jangka panjang kebijakan fiscal di Indonesia:

  1. Menjaga keseimbangan anggaran
  2. Berfokus pada pengeluaran pemerintah dalam bidang di mana tingkat hasil investasi terus berlanjut

Ada 3 sumber penghasilan pemerintah:

  1. Pajak
  2. Bea cukai
  3. Penerimaan lainnya

Kebijaksanaan pajak memiliki empat tujuan utama:

  1. Meningkatkan pendapatan Negara
  2. Promosi ekonomi dan tujuan social
  3. Menjaga stabilitas ekonomi makro, restrukturisasi utang Negara dan efisiensi belanja Negara
  4. Modernisasi dan reformasi administrasi

Pajak-pajak di Indonesia antara lain:

  1. Pajak penghasilan: dikenakan pada penghasilan pribadi dan perusahaan
  2. Pajak pemotongan: pemotongan pajak dilakukan oleh pihak yang melakukan transaksi dengan pihak yang menerima penghasilan.
  3. Pajak penghasilan final: dikenakan terhadap jenis-jenis penghasilan tertentu.
  4. Pajak penjualan barang mewah: dikenakan untuk mengurangi konsumsi barang mewah
  5. Pajak pertambahan nilai: dikenakan atas penjualan barang/jasa kena pajak
  6. Bea masuk: dikenakan terhadap import baranng ke daerah pabean Indonesia
  7. Pajak undian: pajak atas lotere atau undian
  8. Bea materai: dikenakan pada dokumen penerimaan uang dan dokumen legal

Tujuan utama perencanaan pajak adalah meminimumkan pembayaran pajak. Perencanaan pajak dilakukan untk memastikan bahwa jumlah pajak minimum dibayarkan sesuai dengan peraturan pajak. Peminimalan pajak tidak sama dengan penyelundupan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sebuah lembaga yang berada langsung di bawah pengawasan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang memiliki wewenang dalam rangka pengawasan pemunguttan pajak. Indonesia menganut system self assessment yang berarti wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung sendiri jumlah pajaknya. Tapi pihak DJP juga ttetap melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak ini dilakukan untuk meneliti apakah perhitungan pajak yang dilakukan wajib pajak telah sesuai dengan peraturan pajak.

Manfaat pajak: PAJAK yang dibayarkan digunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Negara, dan Membiayai pembangunan  seperti  pembangunan gedung-gedung sekolah, Sarana Kesehatan (rumah sakit),  sarana umum, pembangunan jalan raya, pertahanan dan keamanan negara, sarana penerangan,  dll

Subjek Pajak:

1. orang pribadi;

2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

3. badan; dan

4. bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subyektif  (berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak) dan  obyektif (berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak).

Cara Pemungutan Pajak:

  • Official Assesment (Penetapan oleh Pejabat Pajak)
  • Self Assesment (Dihitung oleh Wajib Pajak sendiri)
  • Withholding (Pemotongan dan /atau Pemungutan)

Pajak juga dapat dibedakan berdasarkan otoritas wilayah yang memungut pajak

a. Pajak Daerah

Pajak yang ditetapkan oleh masing-masing Daerah, berlaku hanya di Daerah di mana diterbitkannya Peraturan Perpajakan Daerah, dan digunakan untuk membiayai belanja masing-masing Daerah tersebut. Contohnya: Pajak Pembangunan I di DKI Jakarta, Pajak Reklame.

b. Pajak Pusat

Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan berlaku bagi Wajib Pajak di Negara tersebut. Yang berlaku di Indonesia, misalnya: Pajak Penghasilan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang

Perpajakan yang Berlaku

  • Pajak Penghasilan
  • Pajak Pertambahan Nilai
  • Pajak Bumi dan Bangunan
  • Bea Materai

Setiap wajib yang penghasilannya diatas ptkp  wajib mendaftarkan diri pada kantor direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal  atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak (npwp)

Pajak Penghasilan (PPh)

  • Pajak yang dikenakan berkaitan dengan penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak
  • Subyek PPh: orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

Tidak termasuk:

  • Badan perwakilan negara asing
  • Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat
  • Organisasi internasional
  • Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional

Obyek Pajak Penghasilan:

  • Penghasilan yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: gaji, upah, tunjangan, honor, bonus, gratifikasi, hadiah, laba usaha, keuntungan, deviden, bunga, royalti, dll.
  • Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

Tidak Termasuk Obyek Pajak:

  • Bantuan atau sumbangan zakat
  • Harta hibahan dari keluarga sedarah
  • Warisan
  • Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
  • Imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan
  • Pembayaran dari perusahaan asuransi
  • Dll.

Pajak Penghasilan pasal 21:

  • Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh
  • Pemotong PPh ps 21:

1. Pemberi kerja

2. Bendaharawan pemerintah

3. Dana pensiun, jamsostek, PT Taspen

4. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap

5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21:

  • PEgawai tetap
  • Tenaga lepas
  • Penerima pensiun
  • Penerima honorarium
  • Penerima upah
  • Tenaga ahli

Tarif dan Penerapannya:

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
s/d Rp 50 juta 5%
Diatas Rp 50 juta – Rp 250 juta 15%
Diatas Rp 250 juta – Rp 500 juta 25%
Diatas Rp 500 juta 30%
Tarif Deviden 10%
Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) 20% lebih tinggi dari yang seharusnya
Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut /potong(Untuk PPh Pasal 23) 100% lebih tinggi dari yang seharusnya
Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP Gratis

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP):

  • Pegawai tetap:

Penghasilan bruto – biaya jabatan (5% dari penghasilan atau maks Rp 6.000.000 per tahun) – iuran pensiun – iuran jaminan hari tua – penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

  • Penerima pensiun:

Penghasilan bruto – biaya pensiun (5% dari bruto atau maks Rp 432.000 per tahun) – PTKP

  • Pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai:

Penghasilan bruto – PTKP

Ketentuan lain:

  • Penerima honorarium: tarif x penghasilan bruto
  • Tenaga ahli: 15% x perkiraan penghasilan neto (50% dari penghasilan bruto)
  • Penerima upah harian:

> 1/10 UMP or UMK s/d < UMP or UMK à

5% dari penghasilan bruto – 1/10 UMP/UMK

> UMP/UMK à 5% x (penghasilan bruto – PTKP)

  • Penerima pesangon dll:

diatas Rp 25 jt – 50 jt: 5% dr penghasilan bruto

diatas Rp 50 jt – 100 jt: 10%

diatas Rp 100 jt – 200 jt: 15%

diatas Rp 200 jt: 25%

  • Pejabat negara, PNS, anggota polri/TNI yang menerima honorarium dipotong 15%, kecuali untuk PNS gol IId ke bawah, Peltu/Ajun Inspektur/Tk 1 ke bawah

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):

Keterangan Setahun
Diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp. 15.840.000,-
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp. 1.320.000,-
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Rp. 15.840.000,-
Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga Rp. 1.320.000,-

Contoh;

Seorang WP kawin dan memiliki 3 orang anak.  Ia seorang PNS dengan penghasilan bruto Rp 200.000.000 per tahun.  Iuran pensiun dan jaminan hari tua = 200.000 per bulan.  Berapa pajak yang dibayar?

Penghasilan bruto = 200.000.000

Perkiraan penghasilan neto =

200.000.000 – 6.000.000 – 12×200.000 – (15.840.000 + 1.320.000 + 3×1.320.000) = 170.480.000

Pajak PPh yang dibayarkan =

5% x 50 jt + 15% x 120.480.000= 20.572.000

Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak penghasilan yang dipungut oleh:

1.Bendaharawan pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang

2.Badan-badan tertentu berkenaan dengan kegiatan bidang impor atau usaha di bidang lain

Pajak Penghasilan pasal 23

Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21

Contohnya: Deviden, bunga royalti: 15%

Pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan

Hadiah undian: 25%

Hadiah atau penghargaan perlombaan:

  • PPh ps 21 (WPOP dalam negeri)
  • PPh ps 26 (20%) untuk WP Luar Negeri

Penghargaan atas prestasi

Hadiah atas pekerjaan, jasa, dll

Pajak Pertambahan Nilai: dikenakan atas:

  • Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha
  • Impor barang kena pajak
  • Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha
  • Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atau
  • Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak

Barang yang tidak dikenakan PPN:

  • Barang hasil pertambangan
  • Barang kebutuhan pokok
  • Makanan dan minuman yang disajikan di resto, hotel, dll.
  • Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

Jasa yang tidak dikenakan PPN

  • Jasa bidang pelayanan kesehatan medis
  • Jasa bidang pelayanan sosial
  • Jasa bidang pengiriman surat berperangko
  • Jasa bidang perbankan, asuransi, sewa guna usaha
  • Jasa bidang keagamaan
  • Jasa bidang pendidikan
  • Jasa bidang kesenian
  • Jasa bidang penyiaran yang bukan bersifat komersial
  • Jasa bidang angkutan umum
  • Jasa bidang tenaga kerja
  • Jasa bidang perhotelan
  • Jasa yang disediakan oleh pemerintah

Contoh:

PKP D mengimpor barang kena pajak X yang tergolong mewah dengan nilai impor Rp 50.000.000.  Barang X tergolong mewah sehingga selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM dengan tarif 20%.  Penghitungan pajaknya:

  1. Dasar peghitungan pajak = 50 jt
  2. PPN = 10% x 50 jt = 5 jt
  3. PPnBM = 20% x 50 jt = 10 jt

Pajak Bumi dan Bangunan

  • Pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan UU no 12 tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU no 12 tahun 1994
  • Obyek:

1.   Bumi = permukaan bumi (tanah & perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia

2.   Bangunan = konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

Kecuali:

  1. Digunakan untuk kepentingan pelayanan umum
  2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya
  3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata dll
  4. Digunakan untuk perwakilan diplomatik
  5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional

Dasar Pengenaan PBB:

  • Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), ditetapkan berdasarkan wilayah melalui Kepmen Keu dengan pertimbangan dari gubernur, dengan memperhatikan:

–          Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar

–          Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis dan berdekatan, serta fungsinya sama dan telah diketahui harganya

–          Nilai perolehan baru

–          Penentuan NJOP pengganti

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

  • Batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak
  • Besarnya berbeda menurut kab/kota setinggi-tingginya Rp 12 juta
  • Wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak-banyaknya satu kali dalam satu tahun pajak
  • Tidak bisa digabung dengan obyek pajak lainnya

Dasar Penghitungan PBB

  • Nilai jual kena pajak (NJKP):

Obyek pajak perkebunan : 40%

Obyek pajak kehutanan : 40%

Obyek pajak pertambangan : 20%

Obyek pajak pedesaan/pertanian:

NJOP > Rp 1M : 40%

NJOP < Rp 1M : 20%

  • Tarif PBB : 0.5%
  • Artinya, Jika NJKP = 40% x (NJOP – NJOPTKP), maka PBB =

0.5% x 40% x (NJOP – NJOPTKP)

0.2% x (NJOP – NJOPTKP)

  • Jika NJKP = 20% x (NJOP – NJOPTKP)

maka PBB =

0.5% x 20% x (NJOP – NJOPTKP)

0.1% x (NJOP – NJOPTKP)

Contoh:

  • Obyek Perumahan:

– Luas tanah: 1000 m2 dg nilai jual Rp 840.000/m2 (nilai jual tanah tersebut termasuk kelas A17 dengan nilai jual standar Rp 802.000/m2

– Luas bangunan: 400 m2 dengan nilai jual Rp 1 jt/m2 (masuk kelas A2 dengan harga standar Rp 968.000/m2)

Jawab:

  • NJOP bumi = 1000 m2 x Rp 802.000 = Rp 802.000.000
  • NJOP bangunan = 400 m2 x Rp 968.000 = Rp 387.200.000
  • NJOP total = Rp. 1.189.200.000
  • NJOPTKP = Rp 12.000.000
  • NJOP untuk penghitungan = Rp 1.177.200.000
  • NJKP = 40% x Rp 1.177.200.000 = Rp 470.880.000
  • PBB terhutang = 0.5% x Rp 470.880.000 = Rp 2.354.400

9 thoughts on “Perencanaan Pajak

  1. Ikut belajar memetik manfaat ilmu, terima kasih atas share informasi yang sangat bermanfaat bagi Kita,🙂

    Salam,

  2. Ibu Annisa yang baik, mau tanya boleh Bu? kalau 4 hal pokok dalam mengelola pajak, apa saja butir-butirnya ya Bu,… apabila Ibu memiliki referensi tentang hal ini, boleh share Bu…. Trim’s🙂

  3. Assalamualaikum wr wb.

    Bu, saya mau skripsi dan bakal mengangkat topik “Perencanaan pajak penghasilan pasal 21…”. Saya butuh penelitian2 (skripsi, jurnal, dan referensi lainnya).;
    Tolong kirim ke email saya.

    Thanx

    1. waalaikum salaam….
      maaf mas, saya bukan ibu-ibu😦 dan saya bukan orang ekonomi. Mengapa Anda tidak mencoba berkunjung ke perpustakaan Indonesia atau perpus UI.
      mohon maaf bila tidak bisa banyak membantu.

      1. oh,,sorryy, saya kira ibu2,,

        kenapa jaya Andadi nulis perencanaan pajak???
        Saya kira Anda expert….. (walaupun bukan bidang Anda)

        makasih sarannya….

  4. Ralat:
    “kenapa jaya Andadi nulis perencanaan pajak???”

    Maksudnya, “kenapa ya jadi Anda nulis perencanaan pajak???”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s